Laporan Transparansi
Ikhtisar
Dirilis: 7 Juli 2022
Kami dengan senang hati menawarkan laporan transparansi kami untuk 1 Januari 2023 hingga 30 Juni 2023. Laporan ini memberikan wawasan tentang bagaimana Zoom Video Communications, Inc (Zoom) menanggapi permintaan data pengguna dari lembaga penegak hukum dan otoritas pemerintahan secara global. Di Zoom, transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong pertukaran ide yang bebas dan terbuka.
Sebagaimana dirinci dalam Pernyataan Privasi Zoom dan sejalan dengan komitmen kami terhadap privasi pengguna, data pengguna hanya diberikan kepada pemerintah sebagai tanggapan atas permintaan yang sah dan sesuai hukum yang mematuhi Panduan Permintaan Pemerintah kami.
Zoom menggunakan pendekatan tiga cabang untuk menangani permintaan pemerintah: (1) Panduan Permintaan Pemerintah kami menguraikan persyaratan bagi lembaga penegak hukum dan otoritas pemerintah untuk mengajukan permintaan yang sesuai dan disesuaikan; (2) semua permintaan pemerintah dan penegak hukum diajukan dan ditanggapi melalui Sistem Respons Penegakan Hukum kami yang baru dikembangkan – LERS; dan (3) Tim Tanggap Penegakan Hukum kami secara efisien mengevaluasi dan memproses setiap permintaan.
Di bagian belakang, kami memiliki sistem terpusat untuk melacak permintaan, dan kami mengkategorikan data yang terkait dengan setiap permintaan dalam sistem manajemen kasus kami. Dengan bantuan tim kebijakan kami, kami juga telah mengembangkan pedoman internal dan proses kendali mutu yang mengatur pekerjaan kami. Semua fitur ini dibangun dengan tujuan pelaporan yang transparan.
Laporan transparansi yang diperbarui ini mematuhi persyaratan hukum yang relevan dan memberikan ringkasan permintaan yang telah kami proses dari 1 Januari 2023 hingga 30 Juni 2023, serta informasi tentang tanggapan kami.
Permintaan AS
Permintaan AS kepada Zoom dapat datang dalam bentuk surat perintah penggeledahan, panggilan pengadilan (dewan juri, pengadilan dan administrasi), perintah pengadilan, permintaan pelestarian, permintaan darurat, dan permintaan keamanan nasional.
Perintah dengan pemberitahuan tertunda (khusus A.S.)
Pada periode ini, 54 dari 142 permintaan AS disertai dengan perintah pemberitahuan tertunda yang valid.
Surat Keamanan Nasional (NSL) adalah permintaan keamanan nasional yang disetujui oleh Biro Investigasi Federal yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi terbatas tentang identitas pengguna, yang tidak mencakup konten.
Tabel di bawah menunjukkan jumlah NSL yang diterima Zoom (dalam rentang 500 dimulai dengan 0–499) dan jumlah Akun yang Ditentukan Pemerintahan (dalam rentang 500 dimulai dengan 0–499). Rentang ini adalah detail maksimum yang dapat diungkapkan Zoom terkait NSL berdasarkan undang-undang A.S.
| Periode Pelaporan | Jumlah NSL | Jumlah Pemilih Pelanggan yang Ditargetkan oleh NSL |
|---|---|---|
| Jul 2022 – Des 2022 | 0–500 | 0–500 |
| Jan 2023 – Jun 2023 | 0–500 | 0–500 |
| Periode Pelaporan | Jumlah Gabungan dari Perintah Keamanan Nasional atau Arahan untuk Konten | Jumlah Gabungan Pemilih Pelanggan yang Ditargetkan Berdasarkan Perintah atau Arahan Keamanan Nasional untuk Konten yang Diterima |
|---|---|---|
| Jul 2022 – Des 2022 | 0–500 | 0–500 |
| Jan 2023 – Jun 2023 | 0–500 | 0–500 |
| Periode Pelaporan | Jumlah Gabungan dari Perintah Keamanan Nasional atau Arahan untuk Non-Konten | Jumlah Gabungan dari Pemilih Pelanggan yang Ditargetkan Berdasarkan Perintah atau Arahan Keamanan Nasional untuk Non-Konten |
|---|---|---|
| Jul 2022 – Des 2022 | 0–500 | 0–500 |
| Jan 2023 – Jun 2023 | 0–500 | 0–500 |
Permintaan Internasional
Zoom menerima permintaan penegakan hukum dari seluruh dunia. Kami menyaring setiap permintaan internasional (non-AS) dengan saksama untuk memastikan bahwa kami hanya menanggapi permintaan yang sah secara hukum dan dicakup dengan tepat. Kami tidak menyediakan konten apa pun secara internasional tanpa proses berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLAT), Undang-Undang Klarifikasi Penggunaan Data di Luar Negeri yang Sah (CLOUD) Act AS, atau surat rogatori.
Jika yurisdiksi atau jenis permintaan tidak tercantum dalam menu tarik-turun bagan, itu berarti kami tidak memproses permintaan apa pun dari jenis tersebut atau dari yurisdiksi tersebut dalam periode pelaporan ini.
Silakan lihat Panduan Permintaan Pemerintah kami untuk informasi selengkapnya tentang cara kami meninjau permintaan internasional.
Definisi
Kami menggunakan beberapa istilah dalam laporan ini yang memiliki makna hukum tertentu dalam konteks ini. Tidak adanya jenis permintaan atau hasil tertentu dari bagan menandakan bahwa tidak ada jenis permintaan atau hasil tersebut pada periode ini. Permintaan litigasi sipil tidak tercermin dalam laporan ini.
- Lokasi Akun – lokasi akun target berdasarkan alamat penagihan atau alamat IP pendaftaran jika alamat penagihan tidak tersedia.
-
Jenis Akun
- Dasar: Akun yang berlangganan paket kami yang gratis.
- Bisnis: Akun yang berlangganan paket Bisnis kami.
- Pendidikan: Akun yang digunakan oleh siswa, dosen, staf dan alumni untuk interaksi pedagogis dalam lingkungan ruang kelas atau administrasinya.
- Perusahaan: Akun yang berlangganan paket Perusahaan kami.
- Tanpa Akun: Pengguna target tidak memiliki akun apa pun dengan Zoom.
- Pro: Akun yang berlangganan paket Pro kami.
- Zoom Phone: Akun yang berlangganan paket Zoom Phone kami.
- Permintaan CLOUD Act – sebuah permintaan yang dibuat sesuai dengan CLOUD Act. Permintaan yang dibuat berdasarkan CLOUD Act dapat meminta konten.
- Konten – dapat mencakup konten video, log obrolan, transkrip, judul rapat, atau gambar profil; pada dasarnya, setiap media yang menggambarkan apa yang dikatakan, ditulis, atau dilakukan seseorang. Ketika kami melaporkan pengungkapan "konten", itu berarti kami mengungkapkan konten dan non-konten.
- Perintah pemberitahuan tertunda (khusus AS) – perintah yang ditandatangani oleh hakim untuk mencegah Zoom memberi tahu satu atau beberapa pengguna tentang permintaan pemerintahan atas informasi mereka untuk jangka waktu tertentu.
- Permintaan Darurat (AS atau internasional) – sebuah permintaan data pengguna tanpa proses hukum standar dengan alasan bahwa ada bahaya kematian atau cedera fisik yang serius pada seseorang.
- Informasi Umum – berarti kami memberikan informasi umum tentang proses permintaan penegakan hukum tetapi bukan konten atau non-konten.
- Surat Rogatori – permintaan dari pengadilan di satu negara ke pengadilan negara lain yang meminta dilakukan suatu tindakan.
- Permintaan MLAT (Khusus internasional) – sebuah permintaan yang dibuat oleh negara asing melalui Departemen Kehakiman AS sesuai dengan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik. Permintaan yang dibuat berdasarkan MLAT dapat meminta konten.
- Non-konten – metadata atau informasi tentang konten. Non-konten dapat mencakup hal-hal seperti tanggal dan waktu rapat, alamat IP pengguna, atau informasi tentang platform mereka. Ketika kami melaporkan pengungkapan "non-konten," itu berarti kami hanya mengungkapkan non-konten.
- Order (khusus AS) – jenis perintah lain yang dikeluarkan oleh pengadilan. Perintah tidak dapat meminta konten.
- Lainnya – Jenis permintaan atau resolusi lainnya. Misalnya, jika petugas penegak hukum mencari data pengguna tanpa panggilan pengadilan, surat perintah penggeledahan, atau perintah pengadilan, atau di mana pemilik data memberikan otorisasi tertulis untuk mengungkapkan data mereka kepada penegak hukum.
- Permintaan Penyimpanan (AS atau internasional) – sebuah permintaan untuk menyimpan (tetapi tidak mengungkapkan) informasi pengguna untuk jangka waktu tertentu, biasanya 90 atau 180 hari.
- Ditolak – termasuk penolakan untuk layanan yang tidak valid atau ketidakabsahan hukum, misalnya ketika tidak ada data yang responsif atau ketika agensi tidak memberikan informasi yang cukup bagi kami untuk menemukan data permintaan.
- Surat Perintah Penggeledahan (khusus AS) – sebuah permintaan untuk penggeledahan, yang ditandatangani oleh hakim, di mana seorang jaksa menuduh bahwa ada "kemungkinan penyebab" untuk percaya bahwa kejahatan telah terjadi atau akan segera terjadi. Permintaan yang dibuat berdasarkan surat perintah penggeledahan dapat menuntut konten atau non-konten.
- Panggilan pengadilan (khusus AS) – sebuah permintaan yang dibuat oleh entitas pemerintahan dengan kekuatan investigasi, seperti dewan juri. Permintaan yang dibuat berdasarkan panggilan pengadilan tidak perlu ditandatangani oleh hakim dan tidak dapat menuntut konten.
- Permintaan Keamanan Nasional AS – permintaan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA) untuk non-konten atau konten, atau Surat Keamanan Nasional (NSL) untuk non-konten.
- Dicabut – berarti pemohon menarik kembali permintaannya sebelum kami membuat keputusan untuknya.
- Permintaan Pemotongan Akses – sebuah permintaan pemerintah untuk membatasi akses individu ke aspek apa pun dari produk Zoom, atau untuk mencegah atau mengakhiri rapat tertentu.
Catatan tentang Lokasi dan Jenis Akun: Kami mengungkapkan lokasi dan jenis akun hanya saat memenuhi permintaan pemerintahan. Oleh karena itu, lokasi dan jenis akun yang tercermin dalam laporan tersebut sesuai dengan permintaan yang diselesaikan dalam periode pelaporan.
Catatan tentang Permintaan Penahanan Akses: Banyak negara memiliki undang-undang yang mungkin membatasi penduduknya untuk berpartisipasi dalam atau menyelenggarakan Zoom Meetings atau Zoom Webinars tertentu. Jika Zoom menerima permintaan yang sah secara hukum dan cakupan yang sesuai dari lembaga pemerintahan yang sah yang menuntut agar Zoom membatasi salah satu penduduknya untuk menggunakan Zoom, kami akan meninjaunya dengan saksama.
Zoom tidak akan membatasi akses pengguna ke platform yang berada di luar negara pemohon dan/atau yurisdiksi instansi pemerintahan pemohon atau yang tidak tunduk pada hukum setempat yang berlaku. Jika rapat diselenggarakan di luar yurisdiksi pemohon, kami dapat menggunakan geoblock untuk membatasi akses pengguna yurisdiksi dari rapat tertentu berdasarkan geografi. Ini berarti bahwa kami dapat memenuhi permintaan yang sah dari otoritas lokal sambil melindungi akses ke rapat tersebut untuk peserta di luar perbatasan tersebut.
Kami mematuhi Permintaan Pemotongan Akses secara selektif, karena kami menyeimbangkan komitmen kami untuk mempromosikan pertukaran ide yang bebas dan terbuka dengan kewajiban hukum kami.
Himpunan Data
Berikut adalah himpunan data dari semua permintaan termasuk dalam laporan transparansi ini.
Laporan Transparansi Sebelumnya
Ini adalah Laporan Transparansi pertama kami.